SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT

1. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk lain, yang mana dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Dalam menjalankan proses

tersebut, manusia harus melakukan perkawinan, yang mana menurut aturan hukum Indonesia harus terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang diberikan oleh Maha pencipta, agar dapat menjadi sarana atau lembaga untuk membina kepribadian

yang sempurna. Oleh karena ia sebagai fitrah, maka lembaga perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya sehingga lembaga perkawinan selalu eksis dari masa ke masa dan dalam semua peradaban umat manusia.1 Bahkan, menurut Hilman Hadikusuma (1990:1) perkawinan merupakan perilaku makhluk Allah SWT agar kehidupannya didunia dapat berkembang. Oleh sebab itu, perkawinan selalu terikat dengan perilaku umat manusia sepanjang zaman. Untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia diperlukan aturan hukum yang dapat menjadi sarana pengaturan penyelesaian kasus-kasus yang terikat dengan perkawinan.22 Perkawinan ialah perilaku makhluk Allah SWT sehingga aspek perkawinan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi diseluruh dunia sampai saat ini mendapat pengaturan dalam hukum disemua Negara di Indonesia. Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP), maka KUHPerdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan telah diatur

tersendiri diluar KUHPerdata. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari konstitusi (UUD 1945 sebelum amandemen) Negara, yang secara tegas merupakan realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Pasal tersebut mengamatkan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan hukum tentang perkawinan diluar Indonesia agar terdapat unifikasi hukum perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat

Indonesia. Dalam kaitan itu, hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi tiga stelsel hukum yang menjadi sumber hukum, yaitu Hukum Positif (UUP), hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum Positif secara tegas diatur dalam UUP yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, dan hukum adat yang sifatnya asesoir agama tidak bertentangan dengan UUP yang berlaku secara tradisional menurut adat masing-

masing etnis, dan hukum Islam yang berlaku bagi kalangan orang Islam telah diatur dalam Impres No.1 Tahun 1991 tentang impilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).33 Semua aturan hukum tersebut menjadi acuan dalam rangka mendukung terbentuknya keluarga sejahtera sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UUP juncto pasal 2 ayat (1) KHI. Pengaturan perkawinan dalam tiga stelsel hukum tersebut secara filosofis mengandung nilai intrinsik yaiitu keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan

utama dalam perkawinan baik secara tersirat maupun tersurat merupakan ajaran Allah SWT yang harus menjadi bagian dari perilaku manusia. Bahkan, dalam ajaran tertentu, misalnya agama Islam dan Kristen menepatkan nilai keadilan sebagi komponen utama yang harus dicapai dalam suatu perkawinan.4

Dalam agama Islam, misalnya menghendaki agar nilai keadilan ditempatkan sebagai komponen utama dalam semua perilaku yang terkait5 dengan perkawinan, seperti pembagian harta, tanggung jawab suami istri, pemeliharaan anak dan termasuk jika beristri lebih dari satu (poligami). Poligami sebagai salah satu aspek

perilaku dalam perkawinan mendapat tempat hukum perkawinan di Indonesia. Hanya saja melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia; merupakan suatu perbuatan dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan

hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam). Dimasukkannya aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah, oleh karena poligami

tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya.5 Hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, terutama yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaanya serta kompilasi hukum Islam. Beberapa peraturan pelaksanaan yang terikat dengan poligami,seperti PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai aturan hukum yang mengatur sebagai tegas tentang perkawinan, perceraian, pembagian harta, dan

tanggung jawab suami istri. Salah satu dampak yang berkaitan dengan poligami adalah masalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungannya.

Pasal 30 sampai dengan pasal 34 UUP mengatur tentang “hak dan kewajiban suami istri” dalam perkawinan. Dalam praktek poligami apakah memungkinkan adanya keadilan dalam poligami jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya (pasal 45 dan pasal 54 UUP).

Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) aturan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2), Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kalaupun ia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat.6 Aturan ini mendiskrimasi wanita. Padahal dalam ketentuan pengangkatan PNS yakni PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo PP Nomor 11 Tahun 2002 tidak ada larangan bagi mereka yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat mendaftar dan diangkat menjadi CPNS. Tapi begitu PP Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan, setelah ia diangkat menjadi CPNS/PNS harus dipecat. Sebelumnya saya juga telah mengadakan pra penelitian di kabupaten pangkajene tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene. Disana saya dilayani dengan baik dan sesuai dengan maksud saya yaitu mengadakan wawancara kepada salah seorang panitera yang memang khusus menerima berbagai kasus yang diajukan oleh masyarakat, saya bertanya kepada panitera tersebut bahwa apakah di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene ini terdapat kasus yang unik dalam artian kasus yang jarang terjadi, lalu panitera tersebut menanggapi maksud saya dan ia mulai menceritakan sebuah kasus yang

menurut saya menantang Oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata I pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Terhadap

Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempa 

B. Rumusan Masalah

Mengapa Pegawai Negeri Sipil Wanita harus memperoleh izin dari atasan yang berwenang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat?

1. Apa dampak atau akibat hukumnya jika Pegawai Negeri Sipil Wanita tersebut tidak mendapatkan izin oleh atasan yang berwenang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang harus meminta izin kepada atasan yang berwenang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

2. Untuk mengetahui dampak atau akibat terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam mekanisme Pegawai Negeri Sipil khususnya wanita.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara, terkait mengenai izin perkawinan Pegawai Negeri Sipil.

Selengkapnya terkait contoh skripsi hukum tata negara dari mulai BAB1 sampai BAB5 Penutup silahkan miliki di sini

Skripsi Hukum Tata Negara Implementasi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Perekrutan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Skripsi Hukum Tata Negara Implementasi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Perekrutan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Skripsi Hukum Tata Negara

Pada prinsipnya di dalam suatu Negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah untuk menjalankan atau melaksanakan

undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah untuk membuat undang- undang. Sedangkan, kekuasaan yudikatif adalah untuk mengontrol apakah undang-undang dijalankan secara benar atau tidak 1. Jika kekuasaan legislatif dan eksekutif serta yudikatif dipegang oleh satu badan (organ) kekuasaan, maka tidak

akan mungkin terlahir kemerdekaan, dan merupakan malapetaka bagi negara yang bersangkutan dan bagi kemerdekaan (liberty) individu. Prinsip pemisahan kekuasaan dan „check and balance‟ dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan dibawah satu tangan atau organ dan mencegah adanya campur tangan antara badan organ Negara, sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara yang bersangkutan. Untuk mencegah jangan sampai kekuasaan legislatif yang di jalankan oleh parlemen memiliki kekuasaan yang melebihi badan (organ) lainnya, dapat dibuat kerja sama antarlembaga kekuasan Negara, misalnya antara parlemen dengan pemerintah (presiden) dalam pembuatan suatu undang-undang.

Demikian juga untuk mencegah agar kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan badan (organ) lainnya misalnya dengan memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif di samping sebagai pembuat undang-undang, juga sebagai lembaga „pengawasan‟ terhadap pemerintah, pemberi persetujuan, serta pemberi pertimbangan untuk beberapa keputusan yang di ambil oleh pemerintah, seperti pengangkatan pejabat Negara tertentu 2.

Selain tiga poros kekuasaan tersebut ternyata di indonesia masih dikenal berbagai macam organ/lembaga Negara dalam perkembangannya yang domain kekuasaannya cenderung masuk dalam domain kekuasaan

yudikatif yang lazim penyebutannya diawali dengan kata komisi 3.

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi- fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam pembahasan rancangan undang-undang

(RUU) ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenan dengan pengakatan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sewaktu terjadi proses reformasi di tahun 1998 gagasan perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa untuk meningkatkan “check and balance” terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim. Ketika proses amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD

1945 dilakukan. Gagasan mewujudkan lembaga khusus sebagai pengawas eksternal badan peradilan

demi untuk menegakkan kewibawaan peradilan semakin mendapatkan perhatian yang sangat serius dari para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR RI. Melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial 4. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan organ/lembaga Negara yang berada di dalam lingkup kekuasaan yudikatif, di atur dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: Pasal 24B ayat (1)

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. 

Meskipun Komisi Yudisial merupakan organ/lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman tetapi Komisi Yudisial bukanlah lembaga/organ Negara yang melaksanakan/pelaku kekuasaan kehakiman

seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial bukanlah organ/lembaga Negara yang menegakkan aturan hukum (code of law) tetapi lebih kepada penegakan etika (code of etic) perilaku hakim dalam rangka menjaga kesucian dan keluhuran martabat hakim5. Berdasarkan konstitusi, proses perekrutan hakim agung memang Melibatkan tiga lembaga, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Presiden. Ditegaskan dalam konstitusi, Komisi Yudisial yang diamanatkan untuk melakukan proses rekrutmen hakim agung agar yang terpilih tidak terpengaruh oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Komisi Yudisial lalu mengusulkan calon hakim agung ke Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk disetujui atau sebaliknya. Setelah disetujui legislatif, Presiden mengangkat mereka seperti ketentuan pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

------------------------- Terpotong

Di banyak negara, proses pemilihan hakim agung biasanya akan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pemerintah, parlemen atau kekuatan politik tentu biasanya akan bersaing untuk mempengaruhi proses

pemilihan calon hakim agung. Tak jarang, proses pemilihan dipolitisasi atau didominasi oleh pemerintah, partai politik yang menguasai parlemen atau hirarki peradilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung).

Kondisi demikian membuat pemilihan hakim agung menjadi paling rentan diintervensi dibanding elemen-elemen independensi peradilan lainnya. Namun terkait pemilihan hakim agung, walaupun konstitusi dan

peraturan perundang-undangan mengatur mekanismenya, tetap sja sulit untuk menghindari terjadinya upaya politisasi. Anthony Blackshield lebih tegas menyatakan bahwa pemilihan hakim agung itu politis. Ada tiga politisasi. pertama, pemerintah atau parlemen memilih hakim agung yang memiliki sikap politik yang sama

dengan mereka. Kedua, calon hakim agungnya sendiri merupakan anggota parlemen dan aktif dalam partai politik. Ketiga, pemilihan hakim agung atas dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi inilah yang

menyebabkan independensi hakim dan peradilan terganggu. Hakim dan peradilan dibuat untuk tunduk pada kepentingan politik, sehingga independensi dan imprasialitas hakim dalam memutus perkara akan

dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, maka mekanisme pemilihan hakim agung harus didesain untuk meminimalisir upaya politisasi7.

B. Rumusan Masalah Skripsi Hukum Tata Negara

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada perekrutan hakim agung di atur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat?

2. Apakah dalam mekanisme perekrutan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat sejalan dengan hakikat persetujuan yang dimaksud dalam pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian Skripsi Hukum Tata Negara

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada perekrutan hakim agung yang di atur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Untuk mengetahui mekanisme perekrutan hakim agung secara hakikat persetujuan yang dimaksud dalam pasal 24A ayat (3) Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selengkapnya terkait contoh skripsi hukum tata negara dari BAB1 hingga BAB 5 Penutup Silahkan anda miliki di sini

Contoh Skripsi Hukum Tata Negara Terbaru 2014 Judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PENGGUNAAN MEDIA TELEVISI SEBAGAI MEDIA KAMPANYE

Saya akan kembali memposting contoh skripsi hukum tatanegara dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PENGGUNAAN MEDIA TELEVISI SEBAGAI MEDIA KAMPANYE (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk

mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia. Hal ini kemudian termaktub dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip

demokrasi. Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD NRI 1945.

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) berlangsung.Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat,sistem pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung.

Melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilu yang sebelumnya diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Untuk pemilu legislatif yang diatur dengan Pasal 22E,selanjutnya dijabarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah, sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Wujud kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta dengan pemberian dan pemungutan suara secara Iangsung, umum, bebas, dan rahasia.1 Robert A.Dahl menggambarkan pemilu sebagai gambaran ideal dan

maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana

tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.2 Selanjutnya pada tahun 2007,berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukkan sebagai agenda pemilu di Indonesia.3 Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

Upaya pemerintah di era reformasi patut dihargai terutama tekadnya untuk menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keputusan untuk mengadopsi mekanisme

pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.4 Hal ini merupakan salah satu

langkah maju dalam kebijakan desentralisasi dan proses demokratisasi di Indonesia. Dorongan untuk melaksanakan pemilukada secara langsung ini antara lain karena mekanisme demokrasi secara tidak langsung belum menjamin terakomodasinya aspirasi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. Pemilukada yang

diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat,khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945”.Kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiamenyatakan bahwa“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.5Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah berdasarkan kedaulatan

yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing,antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) UUDNRI 1945 bahwa: “kepala daerah dipilih secara demokratis”. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol.6 Sedangkan di

dalam perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 59 ayat (1b) bahwa:“calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.

---------------------

Kemudian dalamPasal 44 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).

Namun jika salah satu peserta kampanye menawarkan kerja sama kepada salah satu media televisi dengan memonopoli isi siaran dengan siaran kampanye mereka,bukankah hal tersebut telah melanggar ketentuan

pedoman teknis mengenai tahapan kampanye dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye? Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengangkat judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Kampanye

Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye (Studi tentang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana regulasi yang ada dapat mendukung penggunaan media televisi sebagai media kampanye secara adil ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala daerah calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah untuk:

1. Untuk mengetahui regulasi mengenai kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penggunaan media televise sebagai media kampanye.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala daerah calon Walikota dan Wakil Walikota 2014 di Kota Makassar dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye.

Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi acuan mengenai regulasi mengenai kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye.

2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan kampanye yang lebih bersih dan adil.

Selengkapnya skripsi hukum tatanegara dari BAB1 hingga BAB5 penutup dapat anda miliki di sini

CONTOH SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA : PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

CONTOH SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA : PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Pengawasan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa. (contoh skripsi hukum tata negara)

Pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari segi kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh.

Hal tersebut juga telah digariskan dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1998 dalam Bab IV mengenai bidang Aparatur Negara disebutkan antara lain, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kedisiplinan pegawai negeri.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.

Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan – ketimpangan  dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang membuat kecewa masyarakat.

Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan pelaksanaan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang. (contoh skripsi hukum tata negara)

Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999  di Instansi Kejaksaan Negeri Semarang maka  :

Pelaksanaan UU No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang merupakan masalah yang di teliti serta meneliti hambatan–hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang dan bagaimana cara mengatasinya.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang adalah dalam pelaksanaannya yang merupakan tindak lanjut dari UU No.43 Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No.001/6/1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. (contoh skripsi hukum tata negara)

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Semarang, dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu lewat pengawasan melekat ( Waskat ). (contoh skripsi hukum tata negara)

Pengawasan melekat dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi kepegawaian tercapai sebagaimana telah digariskan dalam Undang – Undang, dengan pengawasan melekat ini dapat pula mempengaruhi tingkat kedisiplinan atau kegiatan bekerja para Pegawai Negeri Sipil. Adapun hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang antara lain kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, kurangnya pemahaman mengenai peraturan disiplin pegawai negeri serta kurangnya sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran.

CONTOH SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA : PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG, SELENGKAPNYA DARI BAB 1 HINGGA BAB PENUTUP SILAHKAN KUNJUNGI CONTOH SKRIPSI DI SINI